JAKARTA,quickq windows DISWAY.ID- Maraknya aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi di Indonesia kembali menuai sorotan. 

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena ini, terutama setelah proyek pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, diduga diganggu oleh kelompok preman berkedok ormas.

BACA JUGA:NABUNG! BIBI Bakal Gelar Konser di Jakarta 11 Oktober 2025

BACA JUGA:Bertemu dengan PM Fiji, Prabowo Komitmen Bangun Pelatihan Pertanian hingga Tambah Beasiswa

Abdullah menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah pusat untuk memberantas praktik premanisme yang semakin merajalela. 

Menurutnya, aksi-aksi preman kini tak hanya menarget pengusaha besar, tapi juga pedagang kecil di berbagai wilayah.

Aksi premanisme yang berkedok ormas ini sudah sangat meresahkan. Kalau dibiarkan, dampaknya akan sangat besar," ujar Abdullah, Kamis 24 April 2025.

Ia menilai, preman-preman tersebut semakin berani melakukan pemalakan dan intimidasi terhadap para investor dan pelaku usaha. 

BACA JUGA:Kronologi BYD Tabrak Alphard di Dekat Terminal 3 Bandara Soetta, Polisi Ungkap Penyebabnya

Salah satu kasus mencolok adalah proyek strategis milik BYD, produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, yang terganggu oleh aksi premanisme lokal.

“Seolah-olah tidak ada hukum di Indonesia. Mereka bisa seenaknya melakukan pemalakan dan pemerasan. Mereka bebas melakukan apa saja. Ini jelas tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Untuk itu, Abdullah mendesak pemerintah melalui Kemenkopolhukam agar segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme tingkat nasional. 

Satgas ini, menurutnya, harus terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, bahkan TNI, guna menjamin efektivitas dalam menindak para pelaku.

“Negara tidak boleh kalah dengan preman. Indonesia adalah negara hukum. Premanisme harus diberantas,” harapnya.

• 1
• 2
• »