Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. alias BongBong memerintahkan lebih dari 100 pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) atau government-owned and controlled corporations(GOCCs) untuk mengajukan pengunduran diri secara sukarela atau courtesy resignation. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi "reset berani" pemerintahan di pertengahan masa jabatannya.

Komisi Pengelola GOCC (Governance Commission for GOCCs/GCG) menyampaikan pemberitahuan resmi kepada para ketua non-ex-officio, CEO, serta anggota dewan direksi yang ditunjuk untuk menyerahkan pengunduran diri mereka. GCG merupakan badan di bawah Kantor Kepresidenan yang memiliki kewenangan mengatur, memantau, dan menyelaraskan kebijakan terkait GOCC.

Ketua GCG Marius Corpus menyatakan bahwa arahan ini mencakup 117 GOCC yang berada di bawah pengawasan langsung lembaganya. “Masih ada GOCC lain yang tidak di bawah yurisdiksi GCG, seperti kawasan ekonomi dan lembaga penelitian,” ujar Corpus mengutip Phillstar.

Baca Juga: Saatnya Liburan Seru ke Manila Bareng tiket.com & Philippine Airlines

Corpus menegaskan bahwa pemberitahuan ini dimaksudkan agar proses pengunduran diri bisa berjalan lebih efisien. Ia sendiri telah mengajukan pengunduran diri pada 23 Mei lalu, namun masih menunggu keputusan dari Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin terkait statusnya. “Itu sepenuhnya keputusan Presiden. Saya tidak pernah melamar untuk jabatan ini, dan saya akan menerima keputusan apa pun,” katanya.

Salah satu pejabat yang telah mengajukan pengunduran diri adalah CEO Pag-IBIG Fund, Marilene Acosta. Ia menyampaikan pengunduran diri melalui Departemen Permukiman dan Pengembangan Perkotaan. Hal serupa juga dilakukan oleh Presiden dan CEO Philippine National Oil Co.Oliver Butalid yang menyatakan bahwa tindakannya merupakan bentuk dukungan terhadap penataan ulang kebijakan pemerintahan Marcos.

Menurut pedoman GCG, pengunduran diri ketua dan CEO non-ex-officio harus ditujukan kepada Presiden melalui Kantor Sekretaris Eksekutif, sementara bagi direktur dan anggota dewan lainnya dapat diserahkan langsung ke GCG.

Baca Juga: Kesepakatan Ambyar, Trump Tuding China Langgar Kesepakatan

BUMN-BUMN teratas berdasarkan besaran setoran dividen mencakup Land Bank of the Philippines, Philippine Amusement and Gaming Corp., Philippine Deposit Insurance Corp., Philippine Ports Authority, Manila International Airport Authority, Bases Conversion and Development Authority, Philippine Charity Sweepstakes Office, serta Subic Bay Metropolitan Authority.

Berdasarkan peraturan, GOCC diwajibkan menyetor minimal 50 persen dari laba tahunan mereka dalam bentuk dividen kepada Bureau of the Treasury. Dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program sosial pemerintah.

Di tengah proses penyaringan ulang pimpinan GOCC, muncul suara dari legislatif yang meminta beberapa pejabat tetap dipertahankan. Anggota DPR Cagayan de Oro, Rufus Rodriguez, mendesak Presiden Marcos untuk tidak mengganti Menteri Luar Negeri Enrique Manalo. Ia juga mengusulkan agar diplomat karier menggantikan posisi Perwakilan Tetap Filipina untuk PBB, Antonio Lagdameo, jika memang diperlukan perubahan.

Sementara itu, dari Parlemen Bangsamoro, sejumlah anggota meminta agar Lagdameo tetap menjabat sebagai asisten khusus presiden. Anggota parlemen Naguib Sinarimbo menyatakan bahwa Lagdameo memiliki pemahaman mendalam terkait proses perdamaian pemerintah nasional dengan komunitas Moro. Hal senada diungkapkan Abdulkarim Misuari, putra pendiri Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), yang menilai Lagdameo berperan penting dalam menjaga capaian perjanjian damai 1996.